Terkait Kelangkaan BBM, DPRD Beltim Gelar Rapat Dengar Pendapat

BELITUNG TIMUR - Terkait kelangkaan BBM akhir - akhir ini DPRD Kabupaten Belitung Timur mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) mengundang seluruh pengusaha SPBU dan APMS yang ada di Kabupaten Beltim bertempat di ruang rapat DPRD Kabupaten Beltim, Kamis, 15/9/2021.

Rapat dipimpin langsung ketua DPRD Beltim Fezzy Uktolseja, S.E., M.M., dihadiri oleh asisten ll (mewakili Pemkab Beltim) Anggota DPRD Beltim, para pengusaha BBM (yang mewakili) dan sejumlah awak media cetak maupun media on line.

Baca juga: Dapat Bantuan Alat Industri, Sakaria: Perahu Kater Cuma Ada di Bawean dan Belitong

Dalam keterangannya ketua DPRD Beltim menyampaikan berbgai persoalan yang terjadi berkenaan dengan kelangkaan BBM belakangan ini. Pihaknya juga sudah melakukan pertemuan dengan joober sebelumnya untuk minta keterangan pasokan dan apa saja persoalan atas kelangkaan BBM hususnya di Kabupaten Beltim.

Baca juga: Pemkab Beltim Adakan Pasar Murah di 4 Kecamatan, Sayono: Stabilkan harga daging segar dengan besaran harga Rp.130.000,-/kg

" Kita DPRD Beltim sudah menemui Joober mempertanyakan atas kelangkaan BBM, dan dijelaskan oleh joober pasokan tidak jadi masalah namun kenyataanya yang terjadi di lapangan seperti sekarang ini, dari keterangan pihak SPBU dan APMS sudah minta tambahan kuota husunya non subsidi namun menurutnya belum terpenuhi sepenuhnya, sementara ini pengguna (masyarakat - red) ada peningkatan kebutuhan BBM dimasyarakat" ujar Fezzy.

Usai pimpin rapat Fezzy juga mengatakan kembali ke awak media, dikatakannya jika persoalan ini masih belum teratasi pihaknya DPRD Beltim akan lakukan kunjungan langsung ke Pertamina Pusat untuk meminta keterangan dan ketegasan.

" Diakhir rapat kita berkesimpulan, pengecer tidak bisa dihindari kita minta LO (surat permintaan tambahan kuota - red) dari SPBU dan APMS untuk ditembuskan ke DPRD Beltim dengan untuk kita dukung dapat ditindaklanjuti agar permintaan pasokan SPBU dan APMS dapat dipenuhi. Kemudian juga diminta kepada Bupati untuk mengadakan pertemuan dengan Forkopimda (Bupati, Kapolres, Kajari, Dandim) untuk menyikapi persoalan ini (kelangkaan BBM - red).

Berkenaan dengan antrian dan pengerit pihaknya menyikapi dengan tidak mempersalahkan para pengerit pengantri BBM.

" Dari kita DPRD Beltim, mereka (pengerit - red) tidak bisa disalahkan yang penting tertib, disitu mereka (masyarakat - red) juga ada haknya untuk memperoleh BBM untuk kebutuhan mereka sehari hari. Kios Besin juga untuk memudahkan masarakat akan peroleh BBM. Dari hasil rapat ini kita tunggu respon dari pemerintah daerah yang punya kewenangan dan kebijakan dan kami disini DPRD tidak punya wewenang untuk menentukan dan memutuskan" kata Fezzy. (HMF).